Sepanjang Tahun 2015, Perjuangan Rakyat Terus Menggelora !

Sebentar lagi kita akan sampai pada penghujung tahun. Tak terasa tahun 2015 akan segera berakhir dan berganti dengan tahun yang baru. Mungkin bagi mayoritas penduduk di Indonesia tidak ada yang spesial dihari pergantian tahun. karena memang tidak ada perubahan yang berarti setiap tahunnya, kehidupan tetaplah sama, tetap berada di dalam belenggu kemiskinan yang disebabkan oleh penindasan dan penghisapan yang hari ini terus dilanggengkan oleh rejim Jokowi – JK. Seperti data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen)[1].

Penyebab dari peningkatan jumlah kemiskinan ini tidak lepas dari skema penghisapan dan penindasan yang terus dilakukan oleh rejim Jokowi – JK. Selama setahun ini banyak kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi sehingga menyebabkan semakin massif-nya perampasan upah, tanah dan kerja. Contoh jelas dari skema perampasan upah yang dilakukan oleh Jokowi – JK pada tahun ini adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah seperti yang dikutip dari sekretariat kabinet republik Indonesia, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan[2]. Hal ini membuat keadaan kelas buruh semakin tertindas dan terhisap.

Tidak berbeda dengan klas buruh, kaum tani pun sampai hari ini terus mengalami penindasan yang disebabkan oleh perampasan tanah yang semakin massif di desa – desa. Melalui kebijakan MP3EI (atau sekarang: Paket Kebijakan ekonomi ber-jilid) pemerintah hari ini telah membagi Indonesia ke dalam teritori – teritori khusus yang tujuannya adalah merampas tanah rakyat untuk diberikan kepada tuan-nya yaitu pihak korporasi – korporasi asing pimpinan Amerika Serikat (Imperialis) serta para tuan tanah lokal dan borjuasi besar komprador. Akibat dari perampasan tanah ini ada 850 kasus konflik agraria di setiap provinsi[3]. Dan jelas seperti yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejumlah sektor yang menyumbang terjadinya konflik lahan diantaranya adalah Perkebunan, Infrastruktur, Pertambangan, Kehutanan dan wilayah Pesisir. Lembaga itu mencatat lahan-lahan yang menjadi ajang konflik sekurang – kurangnya mencapai 1,2 juta hektare[4].

Dari semua penjabaran di atas jelas-lah kita, penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia khususnya pada tahun 2015 adalah karena dipangkasnya upah buruh semakin dan semakin massifnya perampasan tanah. Pemerintah dibawah pimpinan Jokowi - JK hingga penghujung tahun 2015 malah terlihat semakin membuat keadaan massa rakyat menderita. Dari efek penderitaan ini massa rakyat semakin sadar akan keadaannya. Akhirnya tidak heran muncul banyak gerakan massa yang mencoba menuntut kembali hak – hak mereka yang hari ini masih dirampas oleh negara. Maka dari itu saya akan mencoba menjabarkan sedikit gerakan massa yang muncul selama satu tahun ini. Tujuannya adalah agar kita semakin memahami, dengan bergabung bersama barisan massa lainnya akan semakin memudahkan jalan untuk menuntut hak – hak yang harusnya kita dapat. Dalam tulisan ini saya akan membagi 5 sub-gerakan massa tujuannya bukan untuk mengkotak – kotakan gerakan tetapi agar lebih mempermudah khalayak pembaca.

Perjuangan Klas Buruh

Selama perjalanan sejarah dari revolusi industri di inggris hingga hari ini kita semua insyaf bahwa kehidupan buruh tidak mengalami perubahan yang signifikan. Keadaan kehidupan buruh sedunia tetap-lah terhisap dan tertindas. Sehingga para buruh masih terus berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang layak hingga hari ini. karena perjuangan buruh yang sangat gigih ini lah setiap tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari buruh Internasional. Hampir seluruh buruh serta massa rakyat lainnya selalu merayakan hari buruh ditiap tahun.

Pada tahun 2015 1 May bertepatan pada hari Jumat, seluruh organisasi buruh pun turun kejalan untuk merayakan hari yang bersejarah ini. Salah satu organisasi buruh yang ikut dalam aksi ini adalah Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), puluhan ribu anggota GSBI ikut andil dalam aksi ini. GSBI yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat melakukan aksi yang cukup unik pada tahun ini. Karena bertepatan dengan hari jumat GSBI melakukan aksi sholat jumat berjamaah di sela – sela aksinya. Massa aksi yang berbaris rapi menjelang waktu sholat Jumat berhenti di depan Gedung Sarinah dan langsung menggelar Sholat Jumat berjamah. Dalam Sholat Jumat berjamaah ini yang bertindak menjadi khotib dan Imam adalah bung Abrori ketua SBME GSBI Kota Bekasi dan Muadzin bung Suhardi dari DPC GSBI Tangerang Raya sekaligus Sebagai Korlap aksi May Day[5].

Selain may day pada tahun 2015 para buruh pun serentak melakukan aksi mogok yang tujuannya menolak PP No. 78/2015 Tentang pengupahan. Pemerintah mengklaim bahwa PP ini ditujukan untuk kepentingan para buruh padahal pada nyatanya Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia adalah sumber bahan baku utama bagi produksi imperialisme. Dengan 250 juta lebih jumlah penduduk, Indonesia adalah sumber tenaga kerja murah sekaligus pasar yang strategis bagi barang produksi imperialisme. Harus dipahami, ketika seluruh sumber bahan baku tersedia, bertemu dengan tenaga kerja yang murah, maka biaya produksi untuk membuat suatu barang di dalam pabrik akan jauh lebih murah, sehingga keuntungan yang diterima akan semakin besar[6]. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari PP ini adalah Secara ekonomi, disahkannya PP Pengupahan tentu semakin memasifkan perampasan upah terhadap klas buruh. Menghitung kenaikan upah hanya bersandar pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi semata tidak ada bedanya dengan membatasi kenaikan upah buruh di bawah 10 persen per tahun[7].

Karena itu semua menyebabkan penentangan yang besar dari seluruh klas buruh di Indonesia. Salah satu puncak dari kekecewaan para buruh adalah Buruh yang tergabung dari 22 propinsi di Indonesia melakukan aksi berupa demo dan mogok pada 24 November – 27 November 2015 di seluruh Indonesia[8].

Perjuangan Kaum Tani

Seperti yang dijelaskan diatas hingga tahun ini ada sekitar 850 konflik agraria yang terjadi di setiap Provinsi di Indonesia. Konflik yang disebabkan oleh perampasan tanah hingga hari ini, akhirnya menimbulkan gerakan – gerakan massa di pedesaan. Berikut ini adalah sedikit gerakan massa petani yang menolak perampasan tanah yang terus dilanggengkan oleh Negara pada tahun ini.

Pertama adalah gerakan massa yang dilakukan oleh petani Desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor. Masalah agaria Desa Sukamulya diawali tahun 2006 saat AURI Lanud Atang Sendjaya masuk memperbaiki bandara peninggalan Jepang dan membangun perumahan untuk AURI. AURI mengklaim memiliki tanah 1000 HA yang meliputi desa sukamulya yang didalamnya terdapat 16 kampung[9]. Dan pada tahun 2007 terjadi peristiwa yang sangat tidak dibenarkan dimana pada tanggal 22 Januari AURI Atang Sendjaya melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap warga yang mengakibatkan satu orang warga luka tertembak, sepuluh warga luka karena dipukuli aparat AURI, enam warga diculik dan dianiaya[10]. Sehingga pada tahun 2015 tepat 8 Tahun peristiwa itu terjadi di bawah guyuran hujan kota Jakarta sepanjang hari Kamis 22 Januari 2015 sekitar 2000 orang warga masyarakat dari Desa Sukmulya, Rumpin Kabupaten Bogor bersama AGRA, LBH Jakarta, GSBI, FMN, Kontras, ATKI, SBSI 92 Tangerang dan PUSAKA mendatangi Istana[11].

Kedua adalah gerakan massa tani khususnya di daerah Jawa Tengah dan DIY. Ada 4 daerah konflik agraria besar yang terjadi, daerah itu antara lain Urut sewu, WTT, Wonosobo, dan Rembang. Konflik yang ada melibatkan antara petani dengan TNI, Pembangunan Bandara, Perkebunan, dan Perusahaan Semen. Penolakan para petani terhadap perampasan tanah terkadang direspon tidak baik oleh aparat keamanan contohnya di Urut Sewu terjadi insiden ketika terjadi penolakan warga sekitar terhadap upaya pemagaran yang dilakukan TNI sepanjang 22,5 kilometer lahan pesisir yang masih dalam status sengketa. Sedikitnya empat warga luka berat dan 15 lainnya luka ringan akibat bentrokan tersebut[12]. Dan perjuangan para petani bukanlah tanpa ada angin segar diantaranya ada dua kasus yang akhirnya dimenangkan di pengadilan walaupun salah satunya kalah lagi ketika diajukan banding oleh pihak pemerintah.

Selanjutnya jika buruh memiliki hari buruh pada tanggal 1 Mei, tani pun memiliki hari bersejarah yaitu hari tani tanggal 24 September. Pada Hari Tani Nasional tahun ini bertepatan pula dengan Hari raya idul adha, walaupun demikian organisasi tani diseluruh Indonesia tetap memperingati walaupun kegiatan yang dilakukan berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Walaupun demikian semangat yang dibawa pada Hari Tani Nasional tahun ini tetaplah sama yaitu semangat penolakan terhadap seluruh perampasan tanah yang terus dilanggengkan oleh rejim Jokowi – JK.

Perjuangan Rakyat Miskin Kota

Setelah kita berbicara tentang gerakan massa kelas buruh dan kaum tani, sekarang kita akan membahas gerakan massa yang ada di perkotaan. Selama satu tahun ini setidaknya ada tiga gerakan massa yang cukup besar dari gerakan perkotaan. Gerakan ini didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kaum miskin perkotaan semakin terpinggirkan dan keadaan lingkungan semakin diabaikan. Salah satu kebijakan yang semakin meminggirkan kaum miskin perkotaan adalah kebijakan penggusuran yang dilakukan PemProv DKI terhadap warga Kampung Pulo, penggusuran Kampung Pulo dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2015. Penolakan warga menurut Sandyawan Soemardi dalam wawancaranya dengan Islam Bergerak, sebenarnya persoalan warga bukanlah hanya soal ganti rugi. Alasan mereka perlu dilihat lebih dalam. Relokasi ke rumah susun tidak dapat dilihat sebagai hal yang sederhana, karena secara sosiologis maupun psikologis transisi tersebut bukanlah hal yang mudah. Ada permasalahan histori-sosio-psikologis yang selama ini tidak diperhitungkan[13]. Hal inilah yang menyebabkan warga kampung pulo ingin tetap bertahan di sana.

Selanjutnya adalah gerakan massa menolak reklamasi di Bali dan Makassar. Gerakan massa menolak reklamasi disebabkan dampak yang akan ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan antara lain Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan. Akibat peninggian muka air laut maka daerah pantai lainnya rawan tenggelam, atau setidaknya air asin laut naik ke daratan sehingga tanaman banyak yang mati, area persawahan sudah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam, hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan pinggir pantai. Musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu, apabila gangguan dilakukan dalam jumlah besar maka dapat mempengaruhi perubahan cuaca serta kerusakan planet bumi secara total. Pencemaran laut akibat kegiatan di area reklamasi dapat menyebabkan ikan mati sehingga nelayan kehilangan lapangan pekerjaan[14]. Karena dasar itu gerakan massa menolak reklamasi sangat masih sangat kencang, khususnya kampanye Bali tolak reklamasi.

Selain hal itu, masih teringat juga oleh kita bagaimana kasus kabut asap di Provinsi Riau dan daerah sekitarnya menyebabkan persoalan serius baik lingkungan maupun kesehatan, kasus ini pun ditanggapi oleh rakyat Indonesia dengan sangat keras, melihat Pemprov Riau lewat kebijakannya memberi ruang untuk monopoli dan perusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan semakin parah dengan lambannya pemerintah pusat menanggulangi peristiwa ini.

Perjuangan Pemuda Mahasiswa

Sudah sejak lama dunia pendidikan di Indonesia selalu di-derap permasalahan. Dari permasalahan fasilitas, kurikulum hingga biaya kuliah. pada tahun 2015 tercatat banyak gerakan pemuda mahasiswa yang muncul akibat permasalahan – permasalahan tadi. Yang paling banyak adalah permasalahan biaya kuliah. padahal sejatinya pendidikan adalah hak seluruh orang tanpa terkecuali. Jika biaya kuliah terus naik tapi keadaan ekonomi masyarakat malah menurun bagaimana pemuda bisa mengakses pendidikan. Oleh karena itu banyak gerakan massa menolak kenaikan biaya kuliah.

Dari medan hingga manado gelombang aksi penolakan biaya kuliah terjadi selama 2015. Di medan Belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar unjuk rasa di depan kampus mereka, di Jalan Muchtar Basri, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Jumat (10/4/2015)[15]. Mereka menolak kebijakan universitas menaikkan biaya pendidikan. Melalui kenaikan biaya untuk setiap mata kuliah, dan juga kenaikan biaya wisuda[16]. Sama dengan medan para mahasiswa di Universitas Pekalongan juga melakukan aksi yang sama menolak kenaikan biaya mata kuliah dan wisuda. Aktivis mahasiswa Universitas Pekalongan (Unikal) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kampusnya, Senin (2/2) pagi. Mereka memprotes kebijakan kampus yang menaikkan berbagai jenis biaya kuliah, mulai dari uang kemahasiswaan, uang gedung, hingga biaya SKS. Humas Aksi, Muhammad Ridik Hamzah mengatakan, aksi protes dilakukan sebagai luapan kekecewaan mahasiswa dengan kebijakan pihak kampus yang menaikkan biaya kuliah, namun tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan kualitas. “Kami sudah jenuh dengan kebijakan kampus kepada mahasiswa. Kami membayar mahal, tapi tidak disertai sarana yang baik sesuai harapan mahasiswa,”[17].

Selain itu, penolakan terhadap penarikan biaya kuliah baru yang menggunakan sistem UKT pun banyak dilakukan diantaranya oleh mahasiswa Universitas Lampung dan UIN Sunan Kalijaga. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang bergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (AMUK) menggelar demo di depan gedung rektorat UIN, Rabu (2/9) siang. Ratusan mahasiswa ini menuntut pihak rektorat untuk menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Para mahasiswa beranggapan bahwa besaran UKT saat ini memberatkan mahasiswa[18]. Mereka menuntut pihak rektorat merevisi nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tahun ini dinilai memberatkan mahasiswa. M Arif Solhan mengungkapkan, kenaikan biaya UKT tahun ini cukup signifikan dan tidak ada transparansi dalam penetapan nominal tersebut. Mahasiswa menuntut UKT direvisi di nominal awal di tahun 2014. “Kita ada tiga gelombang, tahun ini nominalnya melonjak cukup signifikan. Kami menuntut agar dikembalikan di tahun 2014 yang di gelombang satu tetap berkisar dari Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu per semester, gelombang II Rp 600 ribu sampai Rp 900 ribu dan gelombang III di nominal Rp 900 ribu sampai Rp 1.250.000. Karena di tahun 2014 saja bisa menggunakan nominal itu kenapa sekarang nggak bisa?”[19].

Tidak hanya itu dua kampus besar di indonesia UI dan UGM yang hingga hari ini menjadi dambaan dan contoh bagi setiap kampus. Para mahasiswanya pun sedang menghimpun kekuatan untuk menolak rencana kenaikan biaya kuliah yang dilakukan oleh pihak kampus dan persoalan penarikan bea Kuliah Kerja Nyata.

Bahkan di UNSOED, persoalan lain juga ditemukan khususnya soal pencabutan bea bantuan bidikmisi dan pungutan liar dibalik Kuliah Kerja Lapangan, ini menimbulkan protes dari sana-sini.

dari banyak soal diatas, paling tidak kita bisa melihat bahwa selama 2015 dunia pendidikan tinggi masihlah bermasalah dan memicu gelora perjuangan pemuda mahasiswa ditiap kampus.

Perjuangan Terus Menggelora, Selamat Datang Tahun Baru !

Selama satu tahun ini sudah kita lihat bahwa hampir seluruh sektor di massa rakyat masih dihujani masalah. Masalah ini bukan disebabkan secara alamiah melainkan karena dilanggengkannya skema penghisapan dan penindasan oleh rejim Jokowi – JK. akibat dari semua permasalahan inilah yang membuat massa rakyat menghimpun diri dan ikut berpartisipasi dalam satu barisan yaitu gerakan massa. Karena kita pahami hingga hari ini pemerintah tidak akan pernah membuat suatu kebijakan yang pro rakyat jika tidak didesak dulu oleh gerakan massa yang luas. Oleh karena itu setelah kita pahami keadaan Indonesia hari ini tidak baik-baik saja apalagi dibawah sistem setengah jajahan dan setengah feodal karena gencarnya tiga musuh rakyat yaitu imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat. maka jalan keluar yang tepat ialah bergabung dengan segenap gerakan massa yang terus menggelora, karena perubahan sejatinya adalah karya berjuta – juta massa dan dengan bersandar pada gerakan massa yang progresif perubahan sejati akan terwujud ditahun dan hari-hari mendatang.

Penulis : Seto Dwi Anggoro
Ka. Dept Administrasi & Keuangan FMN Cabang Purwokerto

Kamis, Desember 31, 2015