Penyikapan Kedatangan Jokowi ke Purwokerto

 Tuntutan Rakyat Banyumas

Di bulan suci ini, warga Banyumas akan kedatangan Presiden Joko Widodo. Seperti pejabat pada umumnya yang senang hal-hal seremonial dan simbolis, Jokowi pun melakukan demikian. Jokowi ada agenda peletakan batu pertama pada 30 Juni 2015, dalam rangka peresmikan Pasar Manis, sebagai bagian dari agenda pembangunan 1000 pasar dari Kementerian Perdagangan. Hal-hal yang tidak begitu berguna bagi rakyat seperti seremonial dan simbolis memang senang dilakukan oleh pejabat, berhubung didanai oleh uang rakyat.

Berhubung ada kedatangan Jokowi, dan daripada kedatangannya hanya simbolis dan seremonial saja yang tidak begitu bermanfaat bagi rakyat, maka sekiranya kita bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan suatu hal bagi kita. Sekiranya mumpung ada Jokowi, kita bisa menyampaikan keluh kesah, aspirasi, dan tuntutan yang mendesak berdasarkan problem rakyat Indonesia pada umumnya, dan rakyat Banyumas terutamanya. Jarang-jarang juga kan kita bisa bertemu Jokowi dan langsung menyampaikan tuntutan kita.

Kita ketahui bersama bahwa masalah di negeri ini belum bisa dikatakan selesai. Bahkan makin hari makin mengenaskan. Tentul kita ingat awal bulan ramadhan ini kita dikagetkan dengan terus dan makin naiknya kebutuhan pokok. Padahal kita tahu bahwa hari ini masyarakat secara luas belum bisa dikatakan sejahtera dan makmur seperti apa yang dijanjikan oleh rejim hari ini. Segala sektor rakyat belumlah mendapatkan hak-haknya untuk mencapai kesejahteraan yang terus kita impikan.

Sektor buruh misal, belum bisa mendapatkan kenaikan upah yang layak yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarganya. Juga petani, banyak dipedesaan di seluruh wilayah Indonesia belum mendapatkan hak-haknya. Ditambah dengan perampasan-perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan pemerintah dalam rangka menjalankan program pembangunan infrastruktur MP3EI. Kita contohkan yang terdekat nasib para petani di Ajibarang yang belum terjamin akibat adanya perampasan tanah oleh PT. Rumpun Sari Antan dan proyek Pabrik Semen.

Belum lagi masalah pendidikan. Kinerja pemerintah yang tidak bisa dikatakan berhasil dalam mengelola pendidikan sebgaia hak setiap warga negara sebagai mana yang diatur dalam UUD 1945. Pendidikan hari ini selalu diwarnai dengan privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi yang membawa dampak pada mahalnya dan makin sempitnya akses pendidikan bagi rakyat. Akhirnya pendidikan hanya semakin dibuat tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi pada rakyat. Di Banyumas saja, biaya pendidikan untuk SMA sederajat masih harus berbayar dan mahal. Biaya kuliah juga semakin tinggi, tidak terjangkau rakyat Banyumas yang mayoritas petani. Belum lagi pungutan-pungutan liar di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, pejabat malah sibuk sendiri meributkan masalah dana aspirasi. Para anggota DPR yang mengklaim sebagai wakil rakyat saling berebut jatah dana 20 milyar untuk masing-masing anggota DPR. Presiden juga terus menerus berutang ke luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur MP3EI. Jokowi utang ke Tiongkok sebesar 625 Triliun rupiah, dan ke Jepang sebesar 15 Triliun rupiah. Padahal kita ketahui kalau utang itu ada bunganya, dan harus dibayar lunas di hari kemudian sesuai perjanjian. Siapa yang akan membayar utang negara? Tentu saja rakyat, melalui pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Hal ini tentu saja tidak bisa kita biarkan. Pemerintah yang utang, lah kok kita yang bayar?

Oleh karena itu, mari kita sama-sama menuntut kepada Jokowi untuk :

1. Turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok rakyat;
2. Realisasikan pemberian THR kepada buruh, 2 minggu sebelum Idul Fitri;
3. Realisasikan wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan apapun;
4. Tolak dana aspirasi anggota DPR;
5. Hentikan MP3EI, wujudkan kemandirian nasional melalui reforma agraria sejati dan industri nasional yang mengabdi pada rakyat;
6. Cabut HGU PT. Rumpun Sari Antan dan usir tempat latihan TNI-AD di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang;
7. Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan hapuskan sistem UKT;
8. Alokasikan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan, di luar gaji pengajar dan karyawan;
9. Hentikan kenaikan biaya kuliah dan berantas pungutan liar di kampus;
10. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.

Demikian tuntutan kami sekaligus ajakan kepada kawan-kawan di Banyumas. Besar harapan kami agar dapat ambil bagian dalam agenda ini. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Jayalah perjuangan massa.

Ketua Front Mahasiswa Nasional Cabang Purwokerto





Fachrurrozi Hanafi

Denah Aksi dan Kedatangan Jokowi di Banyumas

Share this: